Sejarah APSI

 

Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) dideklarasikan beridirinya pada tanggal 8 Pebruari 2003H/6 Dzulhijjah 1423H di aula Kampus 1 IAIN Walisongo Semarang (sekarang menjadi UIN).

Sejak berdirinya pada tanggal 8 Pebruari 2003M/ 6 Dzulhijjah 1423H sampai sekarang (2020) ini telah mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, di samping juga menemui berbagai hambatan. Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengakuan eksistensi

Berkat perjuangan dan upaya yang sungguh-sungguh melalui berbagai kegiatan konsultasi, audiensi, lobi-lobi, dan rapat-rapat kordinasi dengan dan ke berbagai pihak, akhirnya berhasil dengan diakuinya Sarjana Syari’ah mempunyai peluang yang sama dengan Sarjana Hukum dalam hal meniti profesi sebagai Advokat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tangga 6 Maret 2003.
Bahwa Sarjana Syari’ah masuk secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) dan penjelsannya, yang berbunyi :

Pasal 2 (1) : “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”.
Penjelasannya : “yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, syariah, perguruan tinggi hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian”.

Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) sebagai wadah pembinaan pengacara dan advokat syari’ah, juga secara eksplisit diakui oleh undang-undang tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 (2) : Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI).

Gagasan cemerlang agar secepatnya dibentuk wadah pembinaan profesi pengacara Syari’ah ini datang dari Prof. DR. H.A. Qodri A. Azizy, MA, (Rektor IAIN Walisongo), yang disampaikan kepada pengurus LPKBHI Fakultas Syari’ah (di dalamnya termasuk penulis) dalam suatu temu audiensi di ruang kerja Rektor (sekarang ruang sekretariat Pascasarjana). Audiensi dimaksud adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang sudah dilakukan dan sekaligus menyusun langkah-langkah selanjutnya untuk memperjuangkan agar sarjana syari’ah dapat diakui sama dalam RUU Advokat, yang ketika itu sarjana syari’ah tidak diakui sama sekali. Sebagai salah satu strategi, maka perlu segera dibentuk wadah profesi pengacara syari’ah dan segera disosialisasikan ke Jakarta dan pihak-pihak terkait.

Ide Pak Qodri ini kemudian ditindaklajuti oleh Tim LPKBHI Fakultas Syari’ah, dan kebetulan Penulis bersama Rekan Eman Sulaeman yang bertugas menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) sebagai syarat berdirinya  sebuah organisasi. Dalam waktu yang singkat (dua hari) tidak mungkin menyusun draf yang sempurna. Mencari sana sini contoh yang sudah jadi, ketika itu kami meniru AD/ART Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), yang kebetulan memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, sehingga hanya perlu dirubah seperlunya.

Forum deklarasi pada tanggal 8 Pebruari 2003 bertempat di Aula 1 Kampus IAIN Walisongo Jl. Walisongo Km. 02, dihadiri oleh kurang lebih 100 orang, terdiri dari  para Dekan Fakultas Syari’ah se Indonesia (hanya beberapa yang bisa hadir), dosen-dosen Syari’ah, para Pengacara Syari’ah Indonesia, serta para pegiat Syari’ah. Sebagai ketua panitia Penyelenggara forum adalah Dekan Fakultas Syari’ah (Prof. DR. H. Muhibbin, MAg), yang didukung oleh Rektor IAIN Walisongo (Prof. DR. H. Abdul Jamil, MA), dan dihadiri oleh Dirjen Bagais Departemen Agana RI, yang tidak lain adalah beliau almarhum wa maghfurlah Prof. DR. H.A. Qodri A. Azizy, yang meskipun ketika itu beliau berada di Mesir untuk suatu tugas, karena semangatnya yang besar terhadap acara ini, maka beliau pulang cepat dan langsung menuju ke acara.

Setelah acara seremonial selesai, kemudian dilanjutkan sidang pleno dengan langsung masuk pada agenda pembahasan draf AD/ART, yang dipimpin oleh Ketua Alumni Fakultas Syari’ah (DR. H. Nur Ahmad, MA) dan Sekretaris Sidang adalah Penulis. Tentu tidak mungkin membahas pasal per pasal draf AD/ART dalam waktu yang terbatas, tetapi hanya bagian-bagian yang penting saja, yaitu tentang : Nama organisasi, dasar, azas, tujuan, kedudukan, dan susunan pengurus pusat. Sedangkan hal-hal lain berkaitan dengan kelengkapan dan kesempurnaan organisasi akan dirumuskan oleh Tim yang akan dibentuk.

Nama organisasi yang dirancang semula dalam AD/ART adalah Himpunan Advokat Syari’ah Indonesia disingkat HASI. Ada juga yang mengusulkan AASI (Asosiasi Advokat Syari’ah Indonesia), dan HPSI (Himpunan Pengacara Syari’ah Indonesia), tetapi yang disepakati oleh forum secara aklamasi adalah APSI. Adapun kesepakatan Forum deklarasi yang penting lainnya adalah sebagai berikut :

  1. Nama organisasi : Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia disingkat APSI
  2. Kedudukan APSI : di Semarang sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.
  3. Sifat : sebagai organisasi mandiri dan tidak menjadi anggota suatu organisasi kekuatan sosial politik manapun.
  4. Bentuk : Organisasi APSI, berbentuk Asosiasi dan berwawasan nasional religius.
  5. Azas : APSI berasaskan Pancasila dan prinsip-prinsip ajaran Islam.
  6. Logo : sesuai yang rancang oleh Tim (perancang Rekan Eman Sulaeman)
  7. Anggota APSI : Advokat lulusan Fakultas Syari’ah atau advokat dari lulusan pendidikan tinggi hukum lain yang memiliki komitmen syari’ah.
  8. Ketua Umum DPP APSI : Drs. Taufik CH, MHum,
  9. Sekretaris Jenderal : Drs. Nur Khoirin YD, M.Ag