TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum UIN Walisongo Semarang menyelenggarakan Pendidikan Profesi Advokat Nasional secara Online. Acara tersebut dimulai pada Senin hingga Sabtu (8-13/6/2020).

Ketua DPP APSI Advokat Dr Sutrisno mengatakan sebelum ada Covid-19, tepatnya sejak 2013 DPP APSI telah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Advokat sejak tahun 2013, dan terus berjalan sampai sekarang. Pendidikan Profesi Advokat ini tetap memenuhi standart kurikulum yang ditentukan di Undang Undang Profesi.

Setidaknya, ada 24 mata kuliah atau mata pendidikan yang diajarkan. Karena pendidikan profesi Advokat maka materi pendidikan ini diprioritaskan pada tehnik-tehnik penanganan perkara. Sedangkan untuk teorinya, para peserta diyakini telah menguasai ilmu hukum saat belajar di Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah/Fakultas Hukum Islam.

“Sebelum ada wabah Covid-19, telah banyak agenda kegiatan yang dilakukan oleh APSI. Termasuk rencana pendidikan ini. Dampak PSBB jadwal yang telah di agendakan jadi tertunda,” kata Sutrisno, Jumat (12/6/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan APSI sesuai dengan Surat Edaran dari Kemendikbud yang membolehkan proses belajar mengajar secara online. Kemudian, dengan adanya Surat Presiden, Surat dari Kemenag dan Surat terkait lainnya untuķ kegiatan di Universitas Islam Nasional (UIN). Maka, DPP APSI kemudian memutuskan menyelenggarakan Pendidikan Profesi Advokat secara online.

“Kalau tidak keklliru ini Pendidikan Profesi Advokat secara online yang pertama diselenggarakan oleh organisasi Advokat,” terang Sutrisno.

Menurutnya, lama pendidikan sekitar satu minggu. Padahal, saat reguler biasanya tiga hingga empat minggu. Namun, saat reguler menghabiskan banyak waktu, peserta juga merasa lama. Akhirnya, dipadatkan sehingga tidak mengurangi mata kuliah yang di ajarkan karena menambah jam belajar hingga full sehari.

“Sehingga waktunya cukup untuk belajar sesuai kurikulum yang ditentukan. Pendidikan online ini juga dilakukan secara nasional. Sedangkan sebelumnya dilakukan secara sektoral lokal. Sehingga yang jaraknya jauh mikir untuk ikut karena menghabiskan biaya yang banyak,” papar Sutrisno.

Dengan cara online ini membuka peluang baru dari berbagai daerah untuk mengikutinya. Apalagi, daerah tidak dibebani jumlah minimal peserta terkait cost seperti dalam metode pendidikan tatap muka. Pendidikan ini juga dikelola oleh pusat sedangkan sebelumnya dikelola oleh daerah.

Sutrisno menerangkan, pendidikan profesi ini juga mengutamakan prestise serta mengedepankan para ahli sebagai narasumber. Seperti, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, seorang profesor dari Undip Semarang.

“Setidaknya ada 6 Profesor dengan basic hukum sesuai keahliannya yang memberikan materi. Selain itu standar yang mengajar di APSI minimal S3. Sedangkan pengajar yang berasal dari Advokat minimal lulus S2 dan setidaknya sudah 10 tahun beracara. Dan saat ini ada 20 sampai 25 peserta yang tercatat dari berbagai daerah di Indonesia,” terang Sutrisno.

Sutrisno menjelaskan APSI masih membuka peluang dari daerah pedalaman untuk bergabung dengan langsung mendaftar ke Pusdik APSI. Sehingga, sampai akhir diperkirakan bisa sampai 50 peserta

“Jadi sepanjang ada jaminan dari wilayah maka akan diterima. Dengan catatan nama dan wajahnya muncul di layar serta memenuhi standar absensi 70 persen, harus hadir dalam proses pendidikan ini. Sedang yang 30 persen ditoleransi karena dalam situasi Covid-19,” ungkap Sutrisno.

Wakil Ketua Umum Bidang Pusdiklat APSI, Susantio SH MH menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendidik dan melatih calon advokat ditengah Pandemi Covid-19. Setelah acara ini sukses, rencananya akan membuka angkatan kedua pada Juli 2020. Hal ini mengingat animo di daerah-daerah ternyata sangat besar.

Selain lebih efisien, narasumbernya juga bisa dihandalkan dibanding pendidikan yang digelar di daerah. Mengingat di daerah butuh cost yang tinggi jika harus mendatangkan narasumber dari Jakarta.

Inilah yang membuat animo antrian pendaftar Pendidikan Profesi Advokat Nasional gelombang kedua cukup lumayan. “Diperkirakan pada gelombang dua nantinya akan ada peningkatan jumlah peserta sekitar 60 persen,” jelas Wakil Ketua Umum Bidang Pusdiklat APSI, Susantio SH MH. (*)