Terkait Sewa Menyewa Itu Murni Perdata Bukan Pidana,”Tegas Ys.Purnadi, SH., MH.,CPL

Hakim Independen Tidak Terpengaruh Opini “Miring” Publik
Juli 14, 2020
Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia ( APSI ), dalam Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Cipinang
Juli 22, 2020

Jakarta -karena berkaitan dengan sewa-menyewa Itu murni perdata bukan pidana,” tegas Yayat. Pasalnya, tambah Yayat permasalahan yang terjadi antara Piter Sidharta dengan Ali Sugiarto berawal dari sewa menyewa. “Klien kami seharusnya tidak bisa dituntut karena antara dua pihak terjadi ikatan sewa menyewa. Apa yang disebutkan JPU terbukti dipalsukan, ini terkait dengan surat keterangan sengketa atas tanah yang sebelumnya disewakan Ali Sugiarto namun kemudian menjadi SHGB-nya Piter Sidharta sama sekali tidak berdasar atas dikabulkannya permohonan haknya atas obyek tanah tersebut, menjadi Pemalsuan dan menurut JPU menjadi terbukti karena surat keterangan tidak sengketa yang diajukan Piter Sidharta ke RW dan Lurah Penjaringan Suranta dicabut kembali oleh Suranta takkala dirinya bukan Lurah Penjaringan lagi. Ini tidak benar. Karena ahli Tata Negara mengatakan bahwa surat yang diterbitkan pejabat negara sah jika selama tidak ada yang mepersengketakannya. Jika surat itu disengketakan maka kewenangan ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan pada pejabat yang menerbitkan surat,” ujar Yayat mengungkapkan keterangan Ahli Tata Negara Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein pada persidangan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Yayat dihadapan Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun SH MH dengan Hakim Anggota Tiaris Sirait, SH MH dalam pledoi nya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Astri Rahmayanti, SH, M.Pd, MH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dan Jaksa Nopri dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang menjatuhkan Tuntunan 2 tahun pidana penjara terhadap kliennya terdakwa Peter Sidharta, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (7/7), pekan lalu.

JPU Astri R. SH, M.Pd, MH dalam surat tuntutannya mengatakan terdakwa Peter Sidharta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, karenanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dipotong selama dalam tahanan.

“Karena dakwaan Kami berbentuk Alternatif, maka Kami akan membuktikan dakwaan yang menurut kami mendekati fakta hukum, yaitu dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuat keterangan palsu “Tanah Tidak Dalam Sengketa” atas Tanah di Jalan Bandengan Utara No. 52/ A-5 Kel. Penjaningan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara tidak dalam sengketa”. Dan surat itu dipergunakan terdakwa sebagai persyaratan pengurusan sertifikat sehingga terbitlah SHGB No.6308/penjaringan, atas nama Peter Sidharta,” ujar Astri dalam surat Tuntutannya.

Oleh karena itu tambah Astri, pelapor telah dirugikan senilai Rp14 miliar karena hak kepemilikan tanah telah berpindah menjadi atas nama Peter Sidharta. Setelah dua saksi mantan Lurah Penjaringan dan Ketua RW15 mencabut pernyataan “tanah tidak dalam sengketa”.

Sebelumnya JPU Nopri dan Astri mendakwa Terdakwa Peter Sidharta dengan dakwaan Pasal 167 KUHP (Pasal primer) “memasuki halaman orang lain dengan paksa” dan Pasal 263 ayat (1) KUHP (Pasal subsidair).

Yayat Purnadi dan Indra Kasyanto Pasaribu mengungkapkan dalam persidangan kasus tersebut sebelumnya juga terungkap bahwa kepemilikan Egendom Verponding sudah gugur sejak tahun 1980 apa bila tidak dikonfersi ke Sertifikat sejak diundangkannya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, maka lahan itu dengan sendirinya menjadi tanah negara (bebas). Selanjutnya siapa yang menguasai lahan tersebut dalam kurun waktu tertentu disertai pembayaran pajak secara kontinyu menjadi lebih berhak mendapatkan hak kepemilikan lahan tersebut. Dalam kasus Piter Sidharta ini yang lebih berhak justru Piter Sidharta sendiri.

“Klien kami tidak melanjutkan membayar sewa gudang kepada ahli waris Ali Sugiarto, karena ahli waris Ali Sugiarto tidak dokumen kepemilikan yang sah. Hal itu terungkap pada saat Ahli Waris Ali Sugiarto hendak menjual tanah dan bangunan itu kepada Peter Sidharta. Dihadapan notaris ahli waris Ali Sugiarto tidak dapat memberikan dokumen yang diminta notaris, sehingga batal membuat Akte Jual beli. Maka sejak itulah Perter Sidharta merasa telah salah orang dalam pembayar sewa selama itu. Itu baru sedikit nyambung,” ujar Yayat Surya Purnadi dalam pembacaan pledoi nya.

Terkait potho copy Eigendom verponding Nomor 5976 yang diakui menjadi alas kepemilikan yang dimiliki ahli waris Ali Sugiarto, adalah atas nama Tan Tjie Kin bukan atas nama Ali Sugiarto dan itu dikatakan saksi Endo Kurniawan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, yang mengatakan sudah gugur: “Eigendom verponding sudah tidak berkekuatan hukum lagi sebagai alas hak dasar kepemilikan bidang tanahqp sejak tahun 1980 setelah sih diundangkan UURI No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Jika Eigendom verponding tidak ditingkatkan ke Sertifikat maka dengan sendirinya Eigendom verponding itu tidak berlaku lagi. Dan sejak itu pula status lahan menjadi status tanah negara,” katanya.

Oleh karena itu, ungkap Yayat, Sejak tahun 1980 status tanah di Bandengan Utara 52 A5 Penjaringan telah menjadi tanah negara. “Klien kami memperoleh SHGB Nomor: 3608/penjaringan atas nama Peter Sidharta itu dari status tanah, Tanah Negara dan atau mengajukan permohonan hak dengan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) sebesar Rp501 juta kepada negara. Artinya, SHGB itu terbit setelah permohonan hak alas tanah diajukan Piter Sidharta dari TANAH NEGARA menjadi atas namanya. Bukan dari photo copy Eigendom verponding seperti yang di miliki saksi pelapor,” ungkap Yayat lebih dalam.

Menurutnya, Saksi tidak memiliki alas dasar hukum yang kuat sebagai pelapor dalam kasus ini. Sebab status tanah itu adalah tanah negara. Dan saksi pelapor tidak memiliki surat-surat Kepemilikan yang sah menurut hukum. “Kita percaya dengan yakin bahwa hakim telah melihat fakta-fakta Hukum yang sah sebagaimana bukti yang ditunjukan JPU. Masakan photo copy Eigendom verponding yang sudah tidak berlaku mengalahkan sertifikat? Majelis tentunya sudah sangatlah jelas melihat bukti yang kita ajukan,” tutup Yayat Surya Purnadi SH MH.